Bulukumba,Pinisinews.com– Polemik seputar destinasi wisata Pantai Apparalang, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya dua pernyataan yang dinilai saling bertolak belakang dari pihak terkait.
Di satu sisi, setelah insiden tenggelamnya seorang pelajar di kawasan wisata tersebut, muncul pernyataan yang menyebut bahwa Pantai Apparalang tidak memiliki izin operasional dan aktivitas penarikan biaya masuk dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
Namun di sisi lain, masyarakat juga menemukan adanya berbagai materi promosi dan ajakan resmi yang mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Apparalang sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Bulukumba.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa persoalan perizinan baru menjadi perhatian setelah terjadi musibah, sementara sebelumnya destinasi tersebut kerap dipromosikan sebagai lokasi wisata yang layak dikunjungi.
Pemerhati sosial Bulukumba, Suandi Bali, menilai adanya perbedaan narasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Masyarakat tentu bingung. Di satu sisi ada ajakan dan promosi untuk datang menikmati keindahan Apparalang, tetapi setelah terjadi musibah justru muncul pernyataan bahwa lokasi tersebut tidak memiliki izin.
Pertanyaannya, jika memang tidak berizin, mengapa selama ini tetap dipromosikan dan seolah menjadi bagian dari destinasi wisata yang direkomendasikan?” ujar Suandi Bali.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Ia menegaskan bahwa keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama, termasuk memastikan seluruh aspek legalitas dan standar keamanan destinasi wisata telah terpenuhi.
Suandi juga meminta agar polemik ini tidak hanya berhenti pada persoalan administrasi semata, melainkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi wisata di Bulukumba.
“Jangan sampai setelah ada korban baru muncul perdebatan soal izin. Yang paling penting saat ini adalah kejelasan status objek wisata, tanggung jawab pengelola, serta langkah konkret pemerintah dalam menjamin keselamatan wisatawan ke depan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai status Pantai Apparalang, sehingga tidak ada lagi informasi yang dianggap saling bertentangan.
Sementara itu, polemik mengenai legalitas dan pengelolaan Pantai Apparalang masih menjadi perbincangan luas di media sosial.
Banyak warga meminta adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor pariwisata tetap terjaga.
