Bulukumba,Pinisinews.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al-Gazali Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor UPTD Samsat Kabupaten Bulukumba, Kamis (21/5/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Samsat Bulukumba.
Aksi ini dipicu oleh beredarnya informasi di tengah masyarakat terkait dugaan pembayaran pajak kendaraan milik salah seorang warga yang diarahkan ke rekening pribadi milik Kepala UPTD Samsat Bulukumba. Dugaan tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi, profesionalitas, dan integritas pelayanan publik yang seharusnya dijaga oleh institusi pemerintahan.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib berjalan sesuai mekanisme resmi dan aturan yang berlaku. Mereka menilai tidak boleh ada praktik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik.
Dalam aksi tersebut, HMI Komisariat Al-Gazali Bulukumba menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan instansi terkait untuk segera mencopot oknum pejabat Samsat Bulukumba yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan.
Kedua, meminta dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pembayaran pajak di UPTD Samsat Bulukumba agar seluruh proses pelayanan berjalan sesuai aturan dan prosedur resmi pemerintahan.
Ketiga, menuntut reformasi pelayanan publik di lingkungan Samsat Kabupaten Bulukumba agar lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Aksi demonstrasi tersebut dipimpin oleh Muhammad Aidil selaku Jenderal Lapangan, sementara Muhammad Imran bertindak sebagai Koordinator Lapangan.
Ketua Umum HMI Komisariat Al-Gazali Bulukumba, Rezky Zulkifli, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap dugaan penyimpangan di lembaga pelayanan publik.
“Kami meminta pemerintah dan aparat terkait segera mengambil langkah tegas dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga. Pelayanan publik harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selain itu, HMI Komisariat Al-Gazali Bulukumba juga menyampaikan bahwa dalam tiga hari ke depan pihaknya akan melakukan konsolidasi lanjutan sebagai bentuk penguatan gerakan dan persiapan aksi jilid II apabila tuntutan yang disampaikan belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah maupun instansi terkait.
HMI Komisariat Al-Gazali Bulukumba menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak terkait demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
