Makassar,Pinisinews.com— Beredarnya poster penolakan terhadap kedatangan Dandhy Laksono di Kota Makassar menuai respons dari berbagai kalangan aktivis di Sulawesi Selatan. Salah satunya datang dari Aktivis Sulsel, Fajrin Sultan, yang menilai poster tersebut bukan berasal dari kelompok aktivis maupun komunitas diskusi yang selama ini konsisten menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Fajrin Sultan secara tegas meminta pihak yang membuat dan menyebarkan poster penolakan itu untuk tampil ke publik dan bertanggung jawab atas narasi yang telah dibangun. Menurutnya, jangan sampai poster tersebut sengaja dimainkan oleh oknum tertentu yang ingin membatasi ruang kritik dan membungkam kebebasan berdiskusi di tengah masyarakat.
“Kalau memang memiliki pandangan yang berbeda, silakan disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan menggunakan cara-cara anonim yang justru memicu kegaduhan dan menimbulkan dugaan adanya upaya pembungkaman terhadap ruang intelektual,” tegas Fajrin.
Ia menilai, apabila poster tersebut benar dibuat oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik, maka hal itu dapat dipandang sebagai bagian dari upaya sistematis membatasi agenda diskusi dan kebebasan berekspresi, termasuk berkaitan dengan pembubaran kegiatan nobar dan diskusi film Pesta Babi yang sebelumnya digelar oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis di Makassar.
Menurut Fajrin, kegiatan nonton bareng dan diskusi merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang harus dijaga bersama. Perbedaan pandangan, kata dia, seharusnya disikapi melalui dialog terbuka dan adu gagasan, bukan lewat intimidasi ataupun propaganda penolakan yang tidak jelas sumber dan pertanggungjawabannya.
“Kebebasan berekspresi, berdiskusi, dan menyampaikan kritik adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Jangan sampai ruang gerakan masyarakat sipil justru dipersempit oleh tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan semangat demokrasi,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Fajrin Sultan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah ruang gerakan sipil maupun solidaritas antaraktivis di Sulawesi Selatan.
