BULUKUMBA,PINISINews.com – Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba kembali menuai sorotan. Lembaga Asatu menemukan sejumlah permasalahan pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, mulai dari kualitas menu hingga pengawasan yang dinilai belum maksimal.
Dalam temuan di lapangan, menu makanan basah yang disalurkan diduga tidak dilengkapi keterangan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Selain itu, buah salak yang diberikan kepada penerima manfaat seperti ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dinilai berukuran terlalu kecil dan diduga tidak sesuai standar.
Dapur SPPG Ujung Bulu Caile 01 yang berlokasi di Jalan Matahari, Kecamatan Ujung Bulu, diketahui menjadi penyalur makanan ke Posyandu Rambutan Dua. Dapur tersebut sebelumnya juga kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu temuan sebelumnya adalah roti tanpa label serta menu berbahan kacang yang tidak mampu dikonsumsi balita.
Berdasarkan hasil investigasi pada Selasa (31/03/2026), di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, khususnya di Jalan Jambu, masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran menu MBG.
Aktivis Asatu, M. Rijal, mengungkapkan bahwa berbagai temuan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap dapur penyedia. Ia menilai pihak koordinator wilayah (korwil) MBG di Bulukumba belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Temuan seperti ukuran buah yang terlalu kecil dan menu tanpa keterangan AKG menunjukkan pengawasan belum berjalan baik,” ujarnya.
M. Rijal juga menilai korwil MBG belum mampu mengambil tindakan tegas terhadap dapur yang berulang kali menjadi sorotan, termasuk dapur SPPG Ujung Bulu Caile 01.
Ia mendesak agar pihak terkait segera mengambil langkah konkret, termasuk kemungkinan penutupan dapur jika tidak memenuhi standar BGN. Menurutnya, program MBG menggunakan anggaran besar yang bersumber dari pajak masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.
Sementara itu, koordinator wilayah MBG Kabupaten Bulukumba yang dihubungi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan terkait temuan dan keluhan tersebut.
Masyarakat berharap program MBG dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima. Jika kualitas makanan tidak memenuhi standar, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi pemborosan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
