BULUKUMBA,Pinisinews.Com — Koordinator PERPADI Wilayah V yang meliputi Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar, sekaligus Ketua DPD Partai Gelora Bulukumba, menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
Namun, dukungan tersebut disertai masukan terkait kebijakan pengendalian harga gabah dan beras. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan harga dari tingkat hulu agar stabilitas harga beras di tingkat konsumen dapat terjaga.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500, tetapi belum terdapat batas atas harga gabah atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menjadi instrumen pengendalian.
“HPP gabah sudah ada dan sudah cocok, misalnya Rp6.500. Tetapi persoalannya, harga gabah ini tidak dibatasi dengan HET gabah,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam tata niaga pangan. Ketika harga gabah meningkat tanpa batas atas yang jelas, biaya produksi beras juga dapat ikut terdorong sehingga berdampak terhadap harga di pasaran.
Pengendalian Harga Harus Dimulai dari Hulu
Koordinator PERPADI Wilayah V menegaskan bahwa pengendalian harga beras tidak cukup hanya dilakukan di tingkat konsumen. Pemerintah juga perlu memperhatikan harga bahan baku utama, yakni gabah.
“Sekarang ada HPP gabah, tetapi tidak ada HET gabah. Yang ada justru HET beras. Ini menjadi kekosongan harga yang perlu diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, stabilitas harga beras sangat berkaitan dengan kondisi harga gabah di tingkat petani, penggilingan, hingga distribusi.
Ia juga meminta agar berbagai klasifikasi beras tidak menjadi celah yang menyebabkan harga semakin sulit dikendalikan.
Dukungan Pemerintah kepada Petani Harus Diikuti Tata Niaga yang Sehat
Ia menilai pemerintah telah memberikan dukungan cukup besar terhadap sektor pertanian melalui pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, benih, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Gabah ini sudah mendapatkan dukungan pemerintah. Airnya, irigasinya, pupuknya, benihnya, bahkan alsintannya sudah difasilitasi dan disubsidi pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, tata niaga gabah juga harus dikawal agar berjalan sehat, transparan, dan tidak menimbulkan gejolak harga yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Ia menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata persoalan perdagangan, melainkan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional dan keberhasilan program swasembada pangan.
Dorong Evaluasi Kebijakan Harga Gabah
Atas kondisi tersebut, Koordinator PERPADI Wilayah V mendorong pemerintah bersama Kementerian Pertanian mengevaluasi kembali mekanisme pengendalian harga gabah dan beras.
Ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya menetapkan HPP gabah, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme pengawasan terhadap batas atas harga gabah sehingga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha penggilingan, pedagang, dan konsumen dapat terjaga.
“Kalau pemerintah serius ingin menstabilkan harga beras dan mewujudkan swasembada pangan, persoalan gabah harus diselesaikan dari hulunya. HPP sudah ada, sekarang bagaimana batas atas harga gabah juga bisa dikendalikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masukan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, hal itu disampaikan sebagai bentuk dukungan agar kebijakan swasembada pangan memberikan manfaat bagi petani sekaligus masyarakat sebagai konsumen.
“Jangan sampai kita ingin menjaga harga beras, tetapi bahan bakunya justru tidak memiliki batas harga yang jelas. Kalau hulunya bisa dikendalikan dengan baik, maka stabilitas harga beras akan jauh lebih mudah diwujudkan,” pungkasnya.
