BULUKUMBA,PINISINEWS.COM – Insiden yang terjadi di kawasan wisata Apparalang, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, kembali menuai sorotan publik. Aktivis Sulawesi Selatan asal Herlang, Bulukumba, Fajrin Sultan, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap penyebab serta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Menurut Fajrin Sultan, pengelola wisata Apparalang tidak boleh lepas dari proses pemeriksaan karena diduga lalai dalam memastikan standar keselamatan pengunjung. Ia menegaskan bahwa keselamatan wisatawan merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola destinasi wisata.
“APH harus segera memeriksa pihak pengelola Apparalang terkait dugaan kelalaian yang berpotensi menyebabkan terjadinya insiden tersebut. Keselamatan pengunjung adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan,” tegas Fajrin.
Tak hanya itu, Fajrin juga meminta agar Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bulukumba turut dimintai keterangan. Pasalnya, beberapa hari sebelum kejadian, Kadisparpora diketahui melakukan kunjungan ke lokasi wisata Apparalang. Namun hingga insiden terjadi, tidak terlihat adanya langkah tegas ataupun evaluasi terbuka terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
“Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan. Apalagi sebelumnya sempat muncul sorotan publik terkait dugaan pungutan liar di lokasi wisata tersebut. Jika ada temuan atau pelanggaran, seharusnya dilakukan pembinaan maupun tindakan tegas,” ujarnya.
Lebih jauh, Fajrin mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan penelusuran terhadap seluruh aliran dana yang dikelola pihak pengelola Apparalang sejak kawasan wisata itu mulai beroperasi. Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan menjadi penting untuk menghindari berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Seluruh aliran dana yang masuk dan dikelola harus diperiksa secara terbuka dan profesional. Jangan sampai muncul kesan ada pihak tertentu yang melindungi atau menutupi persoalan yang terjadi. Pemeriksaan harus menyeluruh, mulai dari pengelola hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan,” katanya.
Fajrin menegaskan bahwa tragedi yang terjadi di kawasan wisata Apparalang harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap pengelolaan destinasi wisata di Bulukumba, terutama yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan pengunjung.
Ia berharap proses penyelidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai penyebab insiden tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan adanya unsur kelalaian.
“Keselamatan masyarakat, transparansi pengelolaan, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti lalai atau melanggar aturan,” tutup Fajrin Sultan.
